Dr. KH. Marsudi Syuhud – Aturan Negara Itu Memberi Prioritas Pada Kepentingan Publik Dari Pada Kepentingan Individu


hobindonesia.id Hal ini juga dibenarkan oleh sayyidina Umar ibn al-Khattab r.a setelah menjalankan urusan pemerintahan, berkomitmen untuknya, berbisnis untuk menerima pekerjanya, dan menulis kepada Abu Musa al-Ash’ari, pekerjanya di Kufah :
آسِ بَيْنَ النَّاسِ فِي مَجْلِسِكَ، وَوَجْهِكَ وَعَدْلِكَ، حَتَّى لَا يَطْمَعَ شَرِيْفٌ فِي حَوْفِكَ، وَلَا يَخَافَ ضَعِيْفٌ جَوْرَكَ
Artinya :“Berlakulah sama di antara orang-orang di tempat duduk anda, sudut pandang anda dan keadilan anda, sehingga orang yang terhormat tidak mencari ketidakadilan anda, dan orang yang lemah juga tidak akan takut pada ketidakadilan anda” (Sunan ad-Daroquthni, Kitab fil al-Aqdliyyah wa al-Ahkaam wa Ghairi Dzaalik, nomor : 3924). Jadi dia memintanya untuk sederajat di antara orang-orang bahkan sekedar dalam hal pkitangan dan tempat duduk. Maka seorang-pun tidak boleh didahulukan daripada yang lain walaupun dalam posisinya di dewan atau cara dia berpenampilan di hadapan-nya di dalam majelis, sehingga dia tidak berpikir bahwa dia menunjukkan saat menilai atau meminta.

Amanat yang dapat kita ambil dari kisah sayyidina Umar ibn al-Khattab r.a tersebut adalah kita harus bersikap sama pada semua orang. Mungkin pada suatu saat nanti kita menjadi pejabat, kita benar-benar dituntut untuk selalu bersikap adil. Semua rakyat kita perlakukan sama, entah yang kaya maupun yang miskin. Begitu juga dalam hal penampilan kita harus sama antara bertemu rakyat yang kaya maupun yang miskin. Itulah bagaimana cara kita menghormati lembaga negara. Semua harus saling menghormati, pemerintah melayani masyarakat dan masyarakat mentaati pemerintah.

Negara berarti memberikan prioritas kepada publik daripada pribadi, mendahulukan multi keuntungan daripada keuntungan yang dibatasi, dan mendahulukan kepentingan publik daripada keuntungan pribadi. Sehingga pembangunan jalan atau apapun yang serupa dalam penilaiannya mendahului kepentingan seseorang untuk tidak membagi tanahnya menjadi dua bagian, atau bahkan memindahkan sebuah rumah dengan kompensasi bagi pemiliknya dengan nilai wajar untuk kepentingan publik.

Baca Juga:Dr. KH. Marsudi Syuhud – Undang-Undang Itu Harus Diterapkan Secara Adil dan Tidak Pandang Bulu

Maksudnya pemerintah itu semestinya mendahulukan kepentingan umum. Peratuiran itu dibuat untuk kepentingan umum. Jangan sampai kegaduhan dimunculkan oleh individu atau kelompok yang mengganggu ketertiban umum. Kalaupun ada, maka individu atau kelompok itu harus dihadapkan dengan hukum.

Tatkala kita menjumpai di negara kita ada kelompok yang mengganggu ketertiban umum, maka pemerintah harus menindaknya karena ini tugas pemerintah untuk memperioritaskan kepentingan umum. Contoh lain kalau pemerintah melakukan pembangunan jalan dan mengharuskan menggusur rumah dan atau melewati tanah milik individu tertentu, maka individu itu harus merelakannya dan tentu pemerintah harus melakukannya dengan akad yang jelas semacam mengganti rugi seharga rumah dan atau tanah individu tersebut. Itu dilakukan karena sebuah jalan itu berguna untuk kepentingan orang banyak.

Yurisprudensi negara berarti memahami sifatnya, legitimasi pendiriannya dan keharusan untuk melestarikannya, dan menegaskan bahwa pelestarian ini adalah salah satu tujuan publik terpenting yang diserukan oleh hukum Syariah untuk melestarikannya.

Jadi, aturan negara itu beda dengan aturan kelompok. Aturan negara itu mengikat semuanya, sebagaimana nabi Muhammad Saw membuat piagam Madinah untuk menyatukan semua agama agar bisa hidup bersama. Kalau di Indonesia bisa disimpulkan bahwa pancasila itu sudah sesuai syariah. Kita harus paham ini.

Begitu juga dengan undang-undang lain, semisal UU ITE yang sesuai dengan ajaran Rasulullah untuk tidak menebar kebencian, ghibah, adu domba dan lain-lain. Atau sekarang seperti kebijakan dalam menanggulangi virus korona, itu sudah sesuai syariah karena larangan keluar-masuk daerah yang sedang terkena wabah itu sama dengan yang diperintahkan nabi dahulu kala saat masa pandemi, Rasulullah melarang untuk keluar-masuk daerah tersebut. Kebijakan mengenai virus korona mungkin berbeda antara satu daerah dengan daerah lain mengingat keadaan di masing-masing daerah juga berbeda. Dan yang tidak kalah penting kita hendaknya memahami karakter negara kita.
.
.
Pengajian Kitab فقه الدولة وفقه الجماعة (yurisprudensi negara dan yurisprudensi kelompok) Bersama Pengasuh Pesantren Ekonomi Darul Uchwah Jakarta Dr. KH. Marsudi Syuhud.

Baca Juga :Dr. KH. Marsudi Syuhud : Congratulatory of Global Peace Leaders Conference Korea 2010

Penulis: Afan Abdillah
#part 11

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *