Dr. KH. Marsudi Syuhud – Dasar Legislasi Kebijakan Ekonomi Islam adalah Kemaslahatan


hobindonesia.id Dasar dari kebijakan ekonomi pada intinya adalah kemaslahatan, yang mana mendahulukan kepentingan bersama lalu mengakhirkan kepentingan individu.

Melanjutkan penjelasan yang sebelumnya yakni ke tiga, Ketika Rasulullah Saw., melarang menyewakan tanah manakala Beliau datang ke Madinah al-Munawwarah dengan sabda-Nya Saw. :“Man kaana lahu ardlun fal yazra’haa aw liyamnakhhaa akhaahu wa laa yukriihaa”, maka larangan untuk menyewakan tersebut adalah karena keadaan masyarakat Madinah sekiranya bisa mencontohkan kepemilikan umum dan menanaminya.

Dan ketika itu di tangan sahabat Ansor sendiri dan dari mereka ada orang yang memiliki tanah di atas kebutuhannya tetapi ia tidak mampu untuk menanami semua tanah yang ia miliki, lalu ia menyewakan tanahnya untuk orang lain. Lalu Rasulullah Saw., melihat bahwa sesungguhnya kemaslahatan dapat dicapai dengan melarang menyewakan tanah dan menyarankan kepada orang yang memiliki tanah tetapi di atas kekuatan atau kebutuhannya, yakni hendaknya ia mendermakan lebihannya (tanahnya) kepada saudaranya, supaya saudaranya bisa melakukan penanaman di atas tanahnya tanpa ia (pemilik tanah) mengambil upah dari tanah itu sebagai kesamaan darinya.

Demikian ketika kondisi membaik bagi sahabat Muhajirin sebab ada suatu pekerjaan bagi mereka yang mereka diberi rizki darinya; sampai ketika berubahnya kemaslahatan, tetapnya segala urusan dan orang-orang fakir dari kalangan Muhajirin dijumpai telah memiliki rizki, maka Rasulullah Saw., membolehkan bagi pemilik tanah ini untuk menyewakannya kepada orang lain sebagaimana keadaan dahulu sebelum kedatangan Rasulullah Saw., ke Madinah.

Dari cerita diatas bisa disimpulkan bahwa jangan sampai kita mempunyai satu referensi saja dalam menentukan hukum yang ada. Sebab hukum bisa berubah ketika ada kemaslahatan. Dan pada akhirnya nanti buatlah kebijakan yang untuk kemaslahatan

Baca Juga :Dr. KH. Marsudi Syuhud – Kebijakan Ekonomi Pancasila Menyatukan Antara Kemaslahatan Kapitalis dan Kemaslahatan Sosialis.

Dan untuk point yang ke empat yakni, begitu pula kemaslahatan yang diseru Khalifah umar bin Khattab r.a untuk menghentikan hukum had bagi pencuri dan tidak melaksanakannya ketika tahun kelaparan Maka, dasar legislasi kebijakan ekonomi islam adalah kemaslahatan. Dan itu telah diucapkan oleh Ulama ahli Ushul dengan ucapan mereka :“Ketika kemaslahatan ditemukan, maka di sana adanya syari’at Allah”.

Imam ibn al-Qoyum al-Jauziyah berkata :“Sesungguhnya bangunan syariah dan dasarnya adalah keadilan dan merealisasikan kemaslahatan para hamba di kehidupan dan di akhirat. Terealesasinya kemaslahatan hamba adalah sebuah keadilan secara menyeluruh, rahmat yang menyeluruh, kemashlahatan yang menyeluruh dan kebijaksanaan yang menyeluruh. Maka, setiap masalah yang keluar dari keadilan menuju ketidakadilan, dari rahmat menuju sebaliknya, dari kemaslahatan menuju kerusakan dan dari kebijaksanaan menuju permainan. Maka itu tidak disebut dari syariat. Jika di dalamnya dimasukkan dengan ta’bir”.

Almarhum ustadz Syech Abdul Wahab Khalaf berkata :”Sesungguhnya seluruh hukum berhubungan dengan kemaslahatan, karena tujuan dari kemaslahtan adalah mendapatkan kemanfaatan dan menolak kerusakan, hingga sesungguhnya dahulu Rasulullah Saw., pernah melarang sesuatu untuk sebuah kemaslahatan yang mengharuskan untuk melarang, lalu Beliau (Rasulullah Saw.) membolehkannya manakala kondisinya berubah dan timbulnya kemaslahatan di dalam kebolehannya… Maka, tujuan syariat adalah kemaslahatan. Sedangkan sarana untuk merealisasikan kemaslahatan di mana tidak ada teks dari alquran atau assunnah itu adalah ijtihad gagasan”.
.
.
.
Pengajian Kitab السياسة الاقتصادية الاسلامية (Islamic Economic Policy) Bersama Pengasuh Pesantren Ekonomi Darul Uchwah Jakarta Dr. KH. Marsudi Syuhud.

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *