Dr. KH. Marsudi Syuhud – Ekonomi Islam Menjamin Batas Kecukupan Standar Hidup Yang Layak, Bukan Sekedar Subsistensi


hobindonesia.id Dilihat dari segi kemerdekaan dan masuknya sebuah negara, ekonomi kapitalis cuma memberikan kebebasan kepada individu- individu.

Dan melanjutkan keterangan yang sebelumnya sudah dibahas, nomer dua yakni; masuknya sebuah negara pada ekonomi sosialis. Asal ilmu sosialis adalah ekonomi yang awalnya dikuasai oleh negara. Dan kaidah ekonomi sosialis adalah الأصل هو تدخل الدولة وانفرادها بالنشاط الاقتصادي. Yang mana ekonomi yang kegiatannya dilaksanakan oleh negara, kalau ada individu yang ikut serta dalam kegiatan ekonomi tersebut, itu sebuah pengecualian.

Di samping itu masuknya sebuah negara yang nomer tiga yakni :pada ekonomi islam, masuk pada prinsip keduanya. Jadi, islam menetapkan model ekonomi pada waktu awal abad ke tujuh. Artinya ketika negara masuk itu sebagai asal bukan sebagai pengecualian beda lagi dengan ekonomi kapitalis.

(A) Ketika Islam menentukan kebebasan individu untuk melakukan kegiatan ekonomi, dalam kebebasan tersebut nanti anda bisa menemukan banyak pembatasan pada aktivitas, misalnya tidak diperbolehkan memproduksi alkohol, berurusan dengan riba, memonopoli, menahan uang dari produksi, membelanjakannya tanpa alasan, dan merugikan hak orang lain.

Baca Juga : Dr. KH. Marsudi Syuhud – Unsur Utama Kebijakan Ekonomi Dalam Islam Adalah Menjaga Keseimbangan Antara Kepentingan Individu dan Kelompok

Dan ketika tidak puas dengan menganutnya menurut keyakinan agama dan menjalankannya secara otomatis, melainkan dia mendirikan sistem hisbah, yang merupakan bentuk intervensi negara untuk mengawasi keselamatan kegiatan ekonomi.

(B) Jika (Fardlu Kifayah) dibebankan pada individu untuk menjalankan semua aspek kegiatan ekonomi yang dibutuhkan oleh masyarakat, maka jika individu tersebut tidak mampu melaksanakan beberapa aspek dari kegiatan tersebut, seperti pemasangan rel kereta api atau mendirikan pabrik-pabrik berat seperti besi dan baja, atau jika individu enggan untuk melakukan beberapa aspek kegiatan yang tidak tercapai. Mereka mendapat untung seperti membangun gurun atau jika mereka gagal menjalankan beberapa aspek kegiatan atau menyimpang darinya, seperti mencoba mengeksploitasi sekolah swasta atau rumah sakit, maka dalam kasus seperti itu menjadi Syariah (Fardlu ‘Ain) atas negara untuk campur tangan dan melaksanakan aspek-aspek kegiatan ini.

(C) Ketika Islam menjamin batas (Kecukupan) yaitu standar hidup yang layak, bukan (Subsistensi) yaitu standar hidup minimum untuk setiap orang. Maka, hal itu membutuhkan campur tangan negara.

Secara garis besarnya, masuknya negara untuk memonitor kegiatan ekonomi itu hanya kalau ekonomi individu tidak mampu. Jadi, tidak hanya mengambil keuntungan saja. Tapi, untuk memastikan semua kepentingan umum terbagi rata.

Oleh karena itu, empat belas abad yang lalu, Islam mendirikan Yayasan Zakat, yang dalam istilah modern-nya yaitu Social Security Institution.( Lihatlah; buku… “al-Islaamu wa adl-Dlomaanu al-Ijtimaa’iyyu” cetakan pertama tahun 1980 M., atau cetakan kedua tahun 1982 M., penerbitnya adalah Thaqeef Publishing and Authoring House di Kerajaan Arab Saudi.)

(D) Ketika Islam ingin mencapai keseimbangan ekonomi dalam masyarakat dan menyangkal bahwa minoritas memonopoli keuntungan masyarakat, Tuhan yang Maha Kuasa berkata :“كي لا يكون ذولة بين الأغاني منكم”.( Surat al-Hasyr, ayat nomor 7)

Hal ini membutuhkan intervensi negara untuk memulihkan keseimbangan distribusi revolusi di antara anggota masyarakat ketika keseimbangan ini kurang.

Inilah yang Rasulullah Saw., lakukan ketika Beliau memilih sahabat Muhajirin, bukan sahabat Ansar dengan fai’ Bani Nadir dan ketika dalam keadaan tertentu Beliau melarang eksploitasi lahan pertanian melalui sewa.

Dari situlah bisa disimpulkan bahwa kebijakan – kebijakan seperti inilah contoh ekonomi ketuhanan yang sesuai dengan kebijakan pancasila. Artinya kalau sudah sesuai dengan kitab ini, ekonomi pancasila juga sudah sesuai dengan syariat islam.
.
.
Pengajian Kitab السياسة الاقتصادية الاسلامية (Islamic Economic Policy) Bersama Pengasuh Pesantren Ekonomi Darul Uchwah Jakarta Dr. KH. Marsudi Syuhud.

Penulis : Afan Abdillah
#part 19

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *