Dr. KH. Marsudi Syuhud – Ekonomi Islam Menjamin Kecukupan Hidup Setiap Orang


hobindonesia.id Pertama, dalam distribusi kekayaan dibidang ekonomi kapitalis adalah kepemilikan untuk individu lebih diutamakan, dan yang untuk umum itu sebuah pengecualian. Sebab pada umumnya seseorang hanya dibedakan pada penghasilannya.

Ekonomi kapitalis dalam hal distribusi kekayaan tergantung pada individu – individu. Jadi, orang kaya dan orang miskin akan menonjol sekali, karena dalam mata pencarian, pemerintah tidak ada sangkutpautnya sama sekali.

Kedua, dalam ekonomi sosialis. Distribusi dasarnya adalah hidup dan kerja. Artinya tidak punya modal ataupun punya harus kerja, sebab yang menyuruh kerja langsung perintah dari pemerintah. Dan letak kesulitannya terletak pada kekuatan fisik maupun kemampuan yang berbeda – beda yang dimiliki oleh setiap individu. Maka dari itu akan menghasilkan hasil yang berbeda pula. Tapi, dalam ekonomi sosialis yang seperti itu tidak dihitung. Sebab semuanya sudah diatur oleh negara.

Dalam perekonomian ini, pendapatan bervariasi, tetapi karena kemampuan dan bakat manusia yang berbeda, bukan karena kepemilikan. Memang benar perbedaan ini besar, karena perbedaan pekerjaan dan perbedaan bakat dan kompetensi.

Sedangkan dalam ekonomi komunis, dasar distribusi adalah kebutuhan, dalam arti mencapai kelimpahan, sehingga kebutuhan semua orang, seperti udara dan air, tercukupi untuk masing-masing sesuai dengan kebutuhannya. Dalam ekonomi bayangan seperti itu, ketidaksetaraan pendapatan menghilang juga karenanya tidak ada kelas.

Baca Juga : Dr. KH. Marsudi Syuhud – Perbedaan Kepemilikan Ekonomi Kapitalis, Ekonomi Sosialis dan Ekonomi Islam

Ketiga, distribusi dalam ekonomi islam adalah negara berkontribusi dalam kecukupan sandang pangan masyarakat. Dan kepemilikan bisa diraih dengan bekerja. Ekonomi ketuhanan kecukupan individu lebih diutamakan. Artinya ketika presiden membagi bantuan kepada masyarakat itu sudah menurut faham ekonomi ketuhanan.

Di lain sisi dasar pembagiannya adalah kebutuhan pertama dalam arti batas kecukupan, kemudian pekerjaan dan kepemilikan kedua, karena masing-masing pertama memiliki jumlah yang diperlukan untuk penghidupannya, yang oleh para ahli fiqh Islam menyebutnya (Batas Kecukupan) untuk membedakannya dari (Batas Subsistensi) sebagai hak sakral baginya sebagai orang yang dijamin kepadanya oleh masyarakat atau negara terlepas dari kebangsaan atau agamanya, karena Tuhan yang Maha Esa berfirman :“Wa aatil Dzaal qurbaa haqqohu wal Miskiina wa Ibnas sabiil”( Surat al-Isra’, ayat No. 26) firman-Nya :“Walladziina fii amwaalihim haqqun ma’luum lis Saaili wal Mahruum”.( Surat al-Ma’aarij, ayat No. 24, 25).

Kemudian setelah itu, masing-masing akan sesuai dengan pekerjaannya dan apa yang dimilikinya karena Tuhan yang Maha Esa berfirman :“Lir Rijaali nashiibun mimmaa iktasabuu wa Linnisaai nashiibun mimmaa iktasabna”,( An-Nisa’, ayat No. 32). firman-Nya :“Wa likullin darajaatin mimmaa ‘Amiluu wa laa Yuwaffiyahum a’maaluhum wa hum laa Yudhlamuun”.( Al-Ahqaaf, ayat No. 19)

Maka dari itu sesungguhnya negara masuk untuk menjaga distribusi kekayaan paling bawah. Jadi, teori seperti ini nantinya tidak ada orang kelaparan maupun kekurangan. Sebab ketika anda besok menjadi presiden, gubernur, bupati atau yang lainnya, perlu diingat kembali ketika anda membuat kebijakan dalam ekonomi ketuhanan, yang benar – benar harus anda pikirkan adalah tentang kemaslahatan bersama.
.
.
.
Pengajian Kitab السياسة الاقتصادية الاسلامية (Islamic Economic Policy) Bersama Pengasuh Pesantren Ekonomi Darul Uchwah Jakarta Dr. KH. Marsudi Syuhud.

Penulis: Affan Abdillah
#part 21

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *