Dr. KH. Marsudi Syuhud – Fokus Legislasi Ekonomi Pancasila Adalah Kepentingan Bersama


hobindonesia.id Sesungguhnya ekonomi ketuhanan harus bisa mengintegrasikan antara dua kemaslahatan yakni, kemaslahatan untuk bersama dan sendiri.

Pertama, membuat kebijakan apa saja, ukurannya kemaslahatan. Yakni kemaslahatan yang lebih besar diambil dan kemudharatan lebih kecil. Selain itu, merealisasikan kemaslahatan bisa berbeda – beda, dikarenakan waktu dan tempat yang berbeda.

Disamping itu, fokus legislasi ekonomi Islam adalah kepentingan. Dan realisasi kepentingan itu berbeda-beda menurut waktu dan tempat. Juga sesungguhnya kepentingan itu dikedepankan sesuai dengan signifikansinya, sehingga tidak diperbolehkan dalam masyarakat Islam bahwa Ulul Amri mengizinkan pembangunan istana dan menghabiskan barang mewah sementara kebutuhan umum dan fasilitas dasar ditangguhkan, itulah yang dimaksud dalam Al-Qur’an dengan mengatakan :“Fa kaa’ayyin min Qaryatin ahlaknaahaa wa Hiya Dhaalimatun fa Hiya Khaawiyatun ‘alaa ‘uruusihaa, wa Bi’rin Mu’aththolatin wa Qashrin Mashiid”( Surat al-Hajj, ayat No. 45.)

Maka dari itu kebijakan yang harus diambil adalah referensinya mendahulukan mana yang lebih penting. Seperti contoh, ada presiden yang ingin membangun istana dengan megah sekali, sementara kepentingan umum dan fasilitas dasar yang umum masih down. Maka demikian, yang seperti itu tidak dibenarkan dalam ekonomi islam. Dikarenakan kepentingan untuk masyarakat saja belum tercukupi. Tapi, presiden membangun istana. Sebagai presiden harus bisa menyatukan dua kemaslahatan, kalau tidak seperti itu dahulukan mana yang lebih penting.

Baca Juga: Dr. KH. Marsudi Syuhud – Sistem Ekonomi Islam Bukan Himpunan Antara Sistem Ekonomi Kapitalis Dan Sosialis

Kedua, bahwa kebijakan ekonomi dalam Islam didasarkan pada keseimbangan, rekonsiliasi dan kesesuaian antara kesejahteraan individu dengan kesejahteraan kelompok. Juga bahwa solusi ekonomi untuk setiap masalah adalah Islami sejauh itu mencapai rekonsiliasi, keseimbangan dan kesesuaian antara kepentingan pribadi dan publik.

Dan sesungguhnya kebijakan ekonomi islam berdiri atas prinsip – prinsip seimbang dan rekonsiliasi, antara kemaslahatan individu dan bersama. Seperti halnya kebijakan pilkada dan PSBB yang kedua-duanya ada kemaslahatan. Sebagai pemimpin harus bisa mencari mana yang sedikit kemudharatannya atau kalau tidak begitu harus dimitigasi resikonya.

Dengan demikian kesalahan orang paling besar, ketika seseorang mempunyai pemikiran bahwa kebijakan ekonomi ketuhanan diambil sebagian dari kebijakan ekonomi kapitalis dan kebijakan ekonomi sosialis, pemikiran yang seperti itu ‘salah besar’. Karena ekonomi ketuhanan itu dari permulaannya pada abad awal ke 7 sedangkan ekonomi kapitalisme abad 16. Dan pada intinya, ekonomi ketuhanan mengakui keduanya tapi tidak secara mutlak.

Memang, ekonomi Islam mungkin tumpang tindih dengan doktrin-doktrin ekonomi lainnya. Beberapa solusi atau aplikasi ekonomi Islam mungkin kompatibel dengan lainnya, dari solusi kapitalis atau sosialis. Tetapi itu adalah detail yang tumpang tindih atau kebetulan, sehingga ekonomi Islam tetap dibedakan dengan kebijakan sepihaknya dan solusinya tetap dibedakan dengan dasar-dasarnya sendiri.

Ketiga, bahwa dalam keadaan yang distribusi terdistorsi dan diperparah sehingga bagi setiap orang tidak ditemukan batas kecukupan, hak milik pribadi tidak dihormati dan kepentingan individu dikorbankan demi pencapaian kepentingan umum yang mengamankan semua, karena ini adalah hak Tuhan yang di atas segalanya.

Dengan demikian, pemikiran ekonomi Islam dapat melampaui sistem kolektif yang paling ekstrim, seperti yang kita lihat di antara sahabat Abu Dhar al-Ghafari, yang menyatakan bahwa tidak boleh seseorang memiliki lebih dari kebutuhannya dalam arti mencukupi.

Ini tidak berarti bahwa Islam sependapat dengan sistem-sistem ekstremis tersebut, selama terbukti solusi semacam itu hanya dapat terjadi dalam keadaan yang luar biasa. Artinya, dia hanya bisa digunakan sebagai pengecualian, sebagai pengobatan sementara, dan sebanyak yang diperlukan.
.
.
Pengajian Kitab السياسة الاقتصادية الاسلامية (Islamic Economic Policy) Bersama Pengasuh Pesantren Ekonomi Darul Uchwah Jakarta Dr. KH. Marsudi Syuhud.

Penulis: Affan Abdillah
#part 24

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *