Dr. KH. Marsudi Syuhud – Hanya Allah yang Mengetahui Hakikat Kebenaran dan Realita Hukum Allah


hobindonesia.id Melanjutkan keterangan yang sebelumnya sudah dibahas.Dalam deskripsi sistem-sistem atau penerapan-penerapan pada dasar hukum Islam dan pilar-pilarnya yang berkenaan dengan ekonomi meliputi beberapa penjelasan :

Sistem-sistem dan penerapan ekonomi Islam, walaupun hal itu bentuknya dengan pertimbangan usaha-usaha para Imam dan para mujtahid, di dalam menciptakan dan membacanya, kecuali sesungguhnya referensi dan sumbernya adalah Allah ta’ala. Maka pekerjaan peneliti dalam ekonomi Islam adalah sebuah perhatian artinya peniliti dalam seluruh cakupan ke islaman yang disebut dengan menerapkan bukan menciptakan; hal itu karena tidak diciptakan dan tidak ditetapkan sebagai hukum darinya. Sesungguhnya ia (peneliti) hanya menunjukkan dan mengungkapkan hukum Allah di dalam masalah yang dihadapi. Hal tersebut mempertimbangkan prasangka dan keyakinannya (peneliti), bukan mempertimbangkan kebenaran dan realita, yang hakikat kebenaran dan realita itu tidak akan bisa diketahui kecuali oleh Allah swt.

Dan dari perihal itu :

A. Kholifah Umar bin Khattab menolak menganggap tanah yang terbuka di Syam dan Irak dalam hukum rampasan perang yang dibagikan kepada para Penakluk dan mememindahkannya ke pemilikan kolektif.(Lihatlah; Milkiyyatul Arodliy fil Islaami milik doktor Muhammad Abdu Jawad, perusahaan percetakan internasional Kairo, edisi pertama tahun 1391 H).

B. Sahabat Abu Dzar al-Ghifari keberatan atas monopoli orang minoritas pada masa kholifah Utsman bin Affan dengan alasan kebaikan masyarakat dan menyeru mereka bahwa sesungguhnya tidak boleh bagi muslim untuk memiliki lebih banyak daripada kebutuhannya (lihatlah; Abu Dzar al-Ghifari, milik ustadz Abdul Hamid Jaudah as-Sahhar, bagi penerbitnya perpustakaan Mesir, edisi ke-delapan).

Baca Juga :Dr. KH. Marsudi Syuhud – Kebijakan Ekonomi Islam Termasuk Kebijakan Ketuhanan?

C. Sesuatu yang telah dibahas Imam Malik yaitu bahwa sesungguhnya :”Wajibk atas manusia untuk menebus keluarga mereka walaupun itu menghabiskan harta mereka” (Lihatlah; al-Jaami’ li Ahkaamil Qur’aan, di dalam tafsirnya ayat “laisal birro an tuwallu wujuuhakum qibalal masyriqi wal maghribi”).

D. Sesuatu yang telah dibahas Imam ibn Hazm, bahwa sesungguhnya tanah adalah milik orang yang menanaminya dan tidak boleh menyewakannya dengan kondisi apa-pun. Hal itu karena sesungguhnya tidak termasuk sebaik-baiknya tanah kecuali bagi pekerjanya atau sebagai milik bersama dalam kerugian dan harta rampasannya. Kemudian memutuskan dalam frase yang keras :“Dan tidak boleh menyewakan tanah sama sekali tidak untuk dibajak di dalamnya, tidak untuk ditanami di dalamnya, tidak untuk dibangun di dalamnya dan tidak boleh untuk hal-hal sama sekali. Bukan untuk waktu yang ditentukan yang sebentar atau lama dan tidak dengan selain waktu yang ditentukan dan tidak karena dibayar dengan beberapa dinar atau dirham serta tidak dengan suatu hal sama sekali. Selanjutnya, kapan saja terjadi, maka rusaklah selamanya dan tidak boleh di tanah kecuali untuk penanam dengan bagian yang ditentukan dari hal-hal yang keluar darinya atau untuk ditanami seperti itu saja”.

Pengajian Kitab السياسة الاقتصادية الاسلامية (Islamic Economic Policy) Bersama Pengasuh Pesantren Ekonomi Darul Uchwah Jakarta Dr. KH. Marsudi Syuhud.
.
.
.
Penulis : Affan A.

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *