Dr. KH. Marsudi Syuhud – Kebijakan Ekonomi Pancasila Menyatukan Antara Kemaslahatan Kapitalis dan Kemaslahatan Sosialis.


hobindonesia.id Temuan yang ketiga, sesungguhnya tidak dalam keadaan pengecualian atau dalam kondisi tidak biasa seperti keadaan perang atau epidemik, sekiranya rekonsiliasi mustahil antara dua kemaslahatan, yang khusus dan yang umum. Maka sesungguhnya pengecualian itu secara ijma’ adalah mengorbankan kemaslahatan khusus untuk kepentingan kemaslahatan umum. Kemaslahatan yang terakhir itu adalah hak Allah dan yang melebihi di atas segala hak. Dan di dalam keadaan ini maksudnya, keadaan pengecualian atau keadaan yang tidak biasa. Terkadang penerapan sebuah ekonomi islam melampaui sistem-sistem sosialis secara ekstrem.

Jadi, untuk mengambil keputusan tidak bisa direkonsiliasi. Maka dengan begitu, ketika ada kepentingan khusus dan umum. Yang harus didahulukan bagi seorang pemimpin adalah kepentingan umum.

Dari penjelasan diatas, bisa disimpulkan sebagai berikut:
Pertama : Seorang pemimpin dinegara pancasila menggunakan teori yang dipegang adalah kemaslahatan.
Kedua : Merekonsiliasikan antara kemaslahatan individu dan kemaslahatan sosial dalam keadaan yang saling bertentangan.
Ketiga : Mendahulukan kemaslahatan umum dari pada kemaslahatan khusus dalam keadaan tidak memungkinnya rekonsiliasi.

Dapat disimpulkan bahwa, ekonomi ketuhanan adalah menyatukan antara kemaslahatan kapitalis dan kemaslahatan sosialis.

Baca Juga :Dr. KH. Marsudi Syuhud- Mendekatkan Kemanfaatan dan Menjauhkan Kemudharatan Adalah Tujuan Sistem Ekonomi Islam

Dalam penjelasan selanjutnya, membahas bagian pertama tentang “Wilayah Kebijakan Ekonomi Islam Adalah Kemaslahatan”

1. Dasar Legislasi Ekonomi Islam :
Ekonomi islam, urusan islam semuanya, wilayah-nya adalah kemaslahatan.

A. Ketika Alquran Al-karim melarang dari memakan bangkai, darah dan daging babi dengan firman Allah Ta’ala :“Innamaa harroma ‘alaykumul maytata wa d-dama wa lahmal khinziir”, maka adalah untuk sebuah kemaslahatan. Dan ketika Allah membolehkan untuk memakannya dalam teks yang sama dengan firman-Nya :”Fa man idl-dlthurra ghairaa baaghin wa laa ‘aadin fa laa istma ‘alayh”, maka adalah untuk kemaslahatan.

B. Ketika Rasul SAW. Mengharamkan menjual al-ma’duum (barang yang tidak ada) dengan ucapannya :“Laa tabi’ maa laysa ‘indaka”, maka adalah untuk kemaslahatan. Dan ketika Rasul membolehkan dalam akad as-salam (penyerahan), maka adalah untuk kemaslahatan.

Itulah yang harus difahami dalam mengambil kebijakan dalam ekonomi islam / ekonomi ketuhanan. Dan yang diutamakan adalah kemaslahatan untuk bersama.
.
.
.
Pengajian Kitab السياسة الاقتصادية الاسلامية (Islamic Economic Policy) Bersama Pengasuh Pesantren Ekonomi Darul Uchwah Jakarta Dr. KH. Marsudi Syuhud.
.
Penulis : Affan A.

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *