Dr. KH. Marsudi Syuhud – Perbedaan Kepemilikan Ekonomi Kapitalis, Ekonomi Sosialis dan Ekonomi Islam


hobindonesia.id Pembahasan yang selanjutnya kali ini akan membahas tentang ‘merekonsiliasi maslahah individu dan kelompok dilihat dari segi kepemilikan dan dari segi distribusi kepemilikan.’

Urusan kemerdekaan ekonomi, menurut kapitalis bahwa pada intinya dalam kemerdekaan itu adalah individu atau swasta itulah yang merdeka dalam pelaksanaan kegiatan ekonomi. Adapun masuknya sebuah negara dalam faham kapitalis itu termasuk pengecualian. Begitulah freedom dari ekonomi sosialis sebaliknya artinya negaralah yang menjadi pelaku utama. Sedangkan dalam ekonomi islam mengedepankan kebijakan yang harus seimbang.

Sebelum membahas lebih detail lagi, alangkah lebih baiknya anda harus bisa membedakan secari rinci dan detail, antara tiga model kepemilikan.

1) Kepemilikan dalam kapitalis : intinya kepemilikan dalam individu dan swasta, yang mana didominasi oleh swasta dan pribadi. Adapun negara menguasai kepemilikan itu suatu pengecualian. Jadi, kepemilikan negara untuk publik, contohnya saja jalan tol itu untuk publik.

Dan menurut faham orang kapitalisme, kepemilikan swasta itulah yang diutamakan. Jadi, negara tidak perlu memiliki apa- apa. Maka dari itu pandangan ekonomi kapitalis seperti inilah yang menjadikan motivasi kegiatan ekonomi dan merupakan esensi kehidupan.

2) Kepemilikan dalam sosialis, yakni kepemilikan bersama, yang mana dikuasai oleh negara. Mengutamakan kepemilikan oleh negara, yang kegunaannya disamaratakan untuk kemaslahatan masyarakat.

Kepemilikan khusus, menurut faham sosialis tidak dilindungi. Artinya sebabnya tiap – tiap problem di masyarakat.

Baca Juga : Dr. KH. Marsudi Syuhud – Ekonomi Islam Menjamin Batas Kecukupan Standar Hidup Yang Layak, Bukan Sekedar Subsistensi

Dan kepemilikan sosialis asalnya adalah kepemilikan publik, dan pengecualiannya adalah kepemilikan pribadi untuk beberapa alat produksi yang diakui sistem berdasarkan kebutuhan sosial.

Kepemilikan pribadi di sini tidak dijaga, karena menurut pandangannya adalah menjadi sebab dari semua masalah sosial.

3) Sedangkan kepemilikan dalam ekonomi Islam : mengakui dua kepemilikan , yakni kepemilikan khusus dan kepemilikan umum dalam satu waktu. Artinya swasta – swasta harus maju, BUMN juga harus maju. Artinya kedua kepemilikan tersebut harus seimbang dalam mensejahterakan rakyat.

Perbedannya, bahwa kepemilikan khusus atau swasta itu terproteksi oleh undang – undang. Tapi, sesungguhnya itu semua tidak mutlak, tapi ada batas- batasnya yang diatur oleh negara.

Mungkin penggambaran paling akurat tentangnya adalah sebagai fungsi sosial; Karena pemilik harta yang sejati dalam Islam adalah Tuhan yang Maha Esa dan manusia menguasainya. Maka, pemilik harus menginfakkan harta yang telah ia kuasai sesuai dengan ketentuan Syariah. Jika tidak, negara berhak untuk campur tangan dan membatasinya dengan batu.

Demikian pula, kepemilikan publik diputuskan sebagai aset. Sebagaimana yang telah kita lihat dalam format tanah al-Hima (tanah yang dilindungi oleh negara), sumbangan amal atau masjid dan mencabut kepemilikan untuk memperluasnya, atau kepemilikan negara atas tanah untuk dikembalikan, atau kepemilikannya atas tanah terbuka dan penolakan untuk mendistribusikannya kepada Ghanimin. Jika tidak berkembang dalam kepemilikan publik pada era Islam pertama, itu karena kondisi ekonomi masyarakat pada saat itu dan derajat serta perkembangannya tidak membutuhkannya.
.
.
Pengajian Kitab السياسة الاقتصادية الاسلامية (Islamic Economic Policy) Bersama Pengasuh Pesantren Ekonomi Darul Uchwah Jakarta Dr. KH. Marsudi Syuhud.

#part 20

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *