Dr. KH. Marsudi Syuhud – Sistem Pemerintahan yang Baik Adalah yang Sejauh Mana Dapat Mewujudkan Kepentingan Negara dan Rakyat


hobindonesia.id Mungkin judul yang paling penting dan paling menonjol untuk sistem pemerintahan yang baik adalah sejauh mana ia mencapai kepentingan negara dan rakyat, dan setidaknya sejauh mana pekerjaannya untuk itu dan usahanya untuknya. Setiap penilaian yang berusaha untuk mencapai kepentingan negara dan rakyat dalam arti keadilan, kesetaraan dan kebebasan yang terkendali jauh dari kekacauan dan favoritisme dan memberikan kesetiaan pada kompetensi adalah aturan rasional yang signifikan.

Di bawah judul utama ini, banyak detail berada di bawah tujuan keseluruhan untuk mencapai keadilan dalam semua aspek politik, sosial dan yudisial di antara semua orang, dan tidak membedakan orang berdasarkan warna kulit, jenis kelamin atau ras, dan tidak ada paksaan di dalam agama. Dia yang maha benar (Allah Swt) bersabda dengan bahasa Nabi kita Muhammad Saw dalam berkata kepada orang-orang kafir Mekah :
لَكُمۡ دِینُكُمۡ وَلِیَ دِینِ
Artinya :“Untukmu agamamu, dan untukku agamaku”(Surat al-Kafirun, ayat 6).
Setiap hukum berfungsi untuk mencapai ini dan berupaya menyediakan kebutuhan dasar masyarakat, termasuk makanan, minuman, sandang, perumahan, dan infrastruktur, termasuk kesehatan, pendidikan, jalan, dan sejenisnya, di mana kehidupan negara dan masyarakat hanya dapat dibangun dengannya. Maka sesunggguhnya itu dianggap sebagai hukum yang bijaksana yang benar dan sesuai, yang diridhai di sisi Allah dan di sisi manusia, kecuali bagi mereka yang dengki, iri, sombong, keras kepala, pengkhianat, atau agen.

Baca Juga : Dr. KH. Marsudi Syuhud – Undang-Undang Buatan Manusia Termasuk Bagian Dari Syariah Selama Tidak Bertentangan Dengan Ketetapan Hukum Allah

Adapun sebagian besar hadits yang berbicara tentang kekhalifahan dan ikrar baiat, adalah mungkin untuk dijalankan secara utuh mengingat fakta-fakta zaman kita sekarang tentang perlunya terwujudnya sistem pemerintahan yang adil dan rasional yang memiliki presiden dan lembaga yang berfungsi untuk mencapai keadilan di antara orang-orang, untuk mencapai kepentingan negara dan rakyat, dan didasarkan pada konsultasi dan manfaat kompetensi dan orang-orang yang ahli dan kompeten. Sehingga orang tidak meninggalkan kekacauan yang tak terlihat untuk mereka, dan di sana tidak ada masalah setelah itu pada nama dan gelar selama ia mencapai tujuan dan sasaran yang ingin dicapai Islam di antara semua orang dengan cara yang memenuhi kepentingan agama dan dunia mereka.

Namun yang paling penting kita peringatkan adalah apa yang dikandung kelompok-kelompok ini dalam hal kebencian terhadap masyarakat, menyergapnya, dan berupaya memaksakannya dengan berbagai cara, baik melalui sabotase langsung atau halangan, kekacauan, distorsi, dan pembalikan fakta. Sampai-sampai sebagian dari mereka, terlepas dari profesinya dan dihadapan produk nasional dan non nasional, ia lebih memilih non nasional untuk mengempiskan bangunan-bangunan industri nasional, dalam artian melemahkan negara. dan keruntuhannya, dan memungkinkan mereka untuk mengambil persendiannya. Jadi mereka hanya mencari kekuasaan meskipun kekuasaan itu ada di pecahan negara dan reruntuhannya. Sungguh mereka gagal dan rugi.
وَیَمۡكُرُونَ وَیَمۡكُرُ ٱللَّهُۖ وَٱللَّهُ خَیۡرُ ٱلۡمَـٰكِرِینَ
Artinya :“Mereka memikirkan tipu daya dan Allah menggagalkan tipu daya itu. Dan Allah adalah sebaik-baik pembalas tipu daya”(Surat al-Anfal, ayat 30).
.
.
Pengajian Kitab فقه الدولة وفقه الجماعة (yurisprudensi negara dan yurisprudensi kelompok) Bersama Pengasuh Pesantren Ekonomi Darul Uchwah Jakarta Dr. KH. Marsudi Syuhud.

Baca Juga : Peran Pesantren Dalam Perkembangan NU di Jakarta Barat

Penulis: Afan Abdillah
#part 31

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *