Dr. KH. Marsudi Syuhud – Umat Islam Dituntut Untuk Mentaati Undang-Undang yang Mengatur Urusan Negara Dan Rakyat


hobindonesia.id Oleh karena itu, tidak dibolehkan bagi siapapun untuk meletakkan tangannya di atas sebidang tanah dan mengatakan :”Aku menghidupkanya, jadi itu menjadi milik-ku sedangkan di antara Aku dan kalian ada hadits Rasulullah Saw”. Maka Kami katakan kepadanya : Sesungguhnya Nabi Saw bertindak demikian dengan hak milik-Nya sebagai hakim.

Jadi tidak diperbolehkan bagi siapa pun selain penguasa untuk mengeluarkan keputusan yang terkait dengan hak publik, atau harta benda publik atau kepemilikan publik. Jika tidak, segala urusan akan menjadi kacau dan membuka pintu yang tidak disegel dari pintu-pintu keributan dan penyerangan di ranah publik, dan mungkin perselisihan dan pembunuhan di antara orang-orang. Sebaliknya, ia harus berpegang pada apa yang diatur oleh konstitusi dan undang-undang yang mengatur urusan negara dan rakyat.

Ketika kita sudah memiliki pemerintah kita menjadi mudah menjalani kehidupan. Seluruh bentuk kebutuhan di berbagai bidang sudah diatur pemerintah. Nabi Muhammad Saw berprofesi di banyak bidang. Beliau juga memberikan contoh di dalamya. Sehingga umat Islam itu sudah punya aturan hanya tinggal mengikuti saja. Sebagai contoh nabi sebagai pemimpin militer, maka tidak tugas yang berkenaan dengan militer tidak boleh diambil alih. Imam kan yang memiliki legalitas terhadap hak publik.

Baca Juga :Dr. KH. Marsudi Syuhud – Ikutilah Kelompok yang Senantiasa Bersikap Moderat

Perumpamaan nabi sebagai pemimpin militer di zaman sekarang adalah kalau ada yang melakukan pengamanan kejahatan demi menjalankan perintah agama. Maka hal ini tidak boleh, karena ini menjadi hak milik penguasa atau yang diwakilinya. Sudah ada kementerian yang mengatur ini, hal tersebut tetap bisa dilakukan dengan syarat mempunyai izin dari penguasa/pemerintah atau bekerjasama dengannya. Anda harus taat pada undang-undang sebagai dasar hukum kita yang mengatur urusan publik, yang mana sebagai pemilik legalitas kebijakan untuk seluruh makhluk. Al-hasil anda tidak boleh bertindak sendiri. Harus punya izin penguasa atau yang dimandatkan, kalau di Indonesia pemerintah atau kementrian terkait.

Di antara tindakan Nabi sebagai panglima militer adalah sabda-Nya Saw :
مَنْ قَتَلَ قَتِيْلًا لَهُ عَلَيْهِ بَيِّنَةٌ فَلَهُ سَلَبُهُ
Artinya :“Barang siapa yang membunuh seorang pembunuh yang memiliki bukti yang nyata, maka baginya boleh merampasnya” (Shahih Bukhari : Kitab Fardl al-Khumus, Bab Man lam Yukhammis al-Aslaab, wa Man Qatala Qatiilan falahu Salabuhu min ghairi an Yukhammisa, wa Hukm al-Imaam fiih, hadis nomor 3142).

Maka tidak dibolehkan bagi siapapun sekarang untuk melakukan itu. Jika dia membunuh seorang teroris di hadapan seorang teroris, maka tidak dibolehkan baginya untuk berkata :”Saya lebih berhak atas senjatanya atau mobilnya, teleponnya dan apapun uang yang dia miliki” karena perilaku Nabi Saw adalah dalam kapasitasnya sebagai seorang penguasa dan komandan militer. Sesungguhnya beliau hanya berkomitmen pada apa yang diatur oleh hukum dan konstitusi modern, juga pada sistem negara dan angkatan bersenjatanya.

Dapat disimpulkan bahwa seandainya Anda membunuh orang yang jelas berniat membunuh Anda, lalu Anda mengklaim bahwa harta bendanya menjadi milik Anda. Anda mengkalimnya dengan berlandaskan hadis di atas. Maka klaim Anda itu tidak sah, ini karena di negara kita sudah ada yang mengurus ini, yakni penguasa atau yang dimandatkan seperti kementerian terkait.

Artinya bahwa yang berhak mengatakan “boleh merampas” seperti dalam hadis adalah penguasa atau kementrian terkait atau komandan militer. Selanjutnya Anda juga tidak boleh memahami teks-teks alquran dan hadis tanpa disertai dengan memahami dari sudut pandang asbaabul nuzul (sebab-sebab turunnya ayat) dan asbaabul wuruud (sebab-sebab turunnya hadis) kemudian Anda menerapkan pemahaman secara tekstual. Sebagaimana hadis sebelumnya, Nabi Saw membolehklan kepemilikan tanah mati bagi orang yang menghidupkannya, namun ternyata menurut Abu Hanifah nabi mengatakan itu karena pada saat itu beliau sedang dalam posisinya menyandang sebagai penguasa.
.
.
Pengajian Kitab فقه الدولة وفقه الجماعة (yurisprudensi negara dan yurisprudensi kelompok) Bersama Pengasuh Pesantren Ekonomi Darul Uchwah Jakarta Dr. KH. Marsudi Syuhud.

Baca Juga :Dr. KH. Marsudi Syuhud : Congratulatory of Global Peace Leaders Conference Korea 2010

Penulis: Afan Abdillah
#part 07

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *