Dr. KH. Marsudi Syuhud – Undang-Undang Buatan Manusia Termasuk Bagian Dari Syariah Selama Tidak Bertentangan Dengan Ketetapan Hukum Allah


hobindonesia.id Pertemuan kali meneruskan pembahasan kemarin, yakni dengan tema “kekuasaan dalam pandangan kelompok ekstrimis”. Berikut kelanjutannya :

Untuk mencapai tujuannya, mereka (kelompok ekstrimis) menuduh dengan beberapa tuduhan. Di antara tuduhan itu adalah bahwa sebagian penguasa tidak memutuskan perkara dengan menggunakan hukum Allah. Namun, ketika anggota kelompok ini mendiskusikan konsep hukum Allah, Anda akan menemukan mereka dengan tangan kosong. Kami (pengarang kitab) telah mengungkapkan ini dengan gamblang dan jelas dalam buku saya :“Mafaahimu Yajibu an Tushohkhikha” dan buku “Dlolaalaat al-Irhaabiyyiin wa Tafniidihaa”, yang dikeluarkan oleh Kementerian Wakaf Mesir di bawah pengawasan dan peninjauan kami (Mengacu ke buku “Mafaahiimu Yajibu an Tushokhikha”, Cetakan : Dewan Tertinggi Urusan Islam, Hal. 29 dst. Cetakan ke delapan 1440 H./2019 M. Dan buku ”Dholaalaat al-Irhaabiyyyin wa Tafniidihaa”, Hal. 7-32, Cetakan : Dewan Tertingggi Urusan Islam 1438 H./2017 M.).

Kami (pengarang kitab) tegaskan bahwa ketaatan pada apa yang diwahyukan oleh Allah yang Maha Kuasa dan Maha Mulia terhadap hukum tidak menghalangi orang untuk menggunakan hukum yang mereka tempatkan dalam kerangka prinsip umum dan aturan perundang-undangan umum, sesuai dengan perubahan waktu dan tempat. Dan merujuk pada peraturan perundang-undangan yang dibuat-buat (hukum buatan manusia) ini adalah tidak bertentangan dengan hukum Allah selama itu mencapai kepentingan umum negara, rakyat, individu dan masyarakat dan tidak menghalalkan apa yang haram atau mengharamkan apa yang halal, atau tidak bertentangan atau merusak ketetapan Syariah.

Kami (pengarang kitab) menegaskan bahwa Islam tidak menetapkan template yang kaku, diam, dan spesifik untuk sistem pemerintahan yang tidak dapat dilepaskan, melainkan meletakkan dasar-dasar dan standar, jika terpenuhi maka keputusannya rasional dan ditentukan oleh Islam, dan ketika aturan diganggu, aturan itu akan terganggu oleh tingkat gangguannya.
.
.
Pengajian Kitab فقه الدولة وفقه الجماعة (yurisprudensi negara dan yurisprudensi kelompok) Bersama Pengasuh Pesantren Ekonomi Darul Uchwah Jakarta Dr. KH. Marsudi Syuhud.

Baca Juga : Peran Pesantren Dalam Perkembangan NU di Jakarta Barat

Penulis: Afan Abdillah
#part 30

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *