Dr. KH. Marsudi Syuhud – Unsur Utama Kebijakan Ekonomi Islam adalah Rekonsiliasi


hobindonesia.id Dalam cabang yang ketiga akan menjelaskan tentang ‘mendahulukan kemaslahatan umum dari pada kemaslahatan individu dalam keadaan tidak memungkinkan adanya rekonsiliasi.’

Utamakan kepentingan umum dari pada kepentingan pribadi, dalam kasus apapun anda harus bisa mengutamakan yang lebih umum. Meskipun pribadinya untuk diri atau orang lain. Maka dari itu, dalam kasus covid-19 seperti ini harus bisa memutuskan mana kepentingan yang lebih umum untuk masyarakat.

Selain itu, kebijakan ekonomi ketuhanan itu harus sesuai dengan syariah, ketika kebijakan ada dua kemaslahatan yang bertentangan harus di rekonsiliasikan. Lantas, diambil kebijakan yang seimbang dan selaras antara dua kemaslahatan umum dan khusus.

Jika unsur utama kebijakan ekonomi Islam adalah rekonsiliasi, keseimbangan, atau kesesuaian antara kepentingan pribadi dan publik. Namun, jika kompatibilitas ini tidak dimungkinkan karena keadaan luar biasa seperti perang, kelaparan, atau epidemi; maka sesungguhnya ia dengan sepakat mengorbankan kepentingan pribadi dan mendahulukan kepentingan umum sebagai hak Tuhan yang melampaui semua hak.

Inilah yang diungkapkan oleh para fundamentalis dengan mengatakan : يحتمل الضرر الأدني لدفع الأعلى, atau ucapan mereka :”Yahtamiludl dlararul adnaa li daf’il a’laa” atau ucapan mereka :“Idzaa ta’aaradla mafsadataani ru’iya a’dhomuhumaa dlaraaran bir tikaabi akhaffihimaa”.

Baca Juga : Dr. KH. Marsudi Syuhud – Ekonomi Islam Menjamin Kecukupan Hidup Setiap Orang

1.- Kapan Islam Mengakui Doktrin Kelompok Ekstrismis ? :

متى يقر الإسلام المذاهب الجماعية المتطرفة

Terkadang, yang anda ambil keputusan harus ekstrim. Seorang pemimpin harus mempunyai pendirian yang kuat. Dan keputusan itu tidak harus seimbang terus.

Tidak ada keraguan bahwa dalam situasi luar biasa seperti perang, kelaparan dan epidemi, penerapan Islam dapat melampaui doktrin kolektif yang paling ekstrim. Juga kita melihat bahwa dalam masyarakat yang sebagian besar penduduknya rugi dan miskin, tidak dibolehkan bagi seorang Muslim untuk memiliki harta lebih dari ketercukupannya. Negara harus turun tangan untuk mengambil keuntungan dari orang-orang kaya dengan jumlah yang akan disediakan untuk batas kecukupan setiap warga negara. Ketika tingkat kecukupan tersedia untuk setiap warga negara, maka tidak ada batasan atas apa yang dimiliki seseorang, seperti yang dikatakan dalam hadits Nabi :“Laa ba’sa bil Ghoniyyi li Man ittaqaa”. (Lihat Al-Mustadrak pada dua Sahih dalam hadits, oleh imam Al-Yisaburi yang dikenal sebagai Al-Hakim, penerbit Perpustakaan Modern Al-Nasr di Riyadh, Bagian Dua, hal. 3.)

Berdasarkan hal ini, kita dapat memahami dan mendefinisikan ruang lingkup dari ayat suci :“Yas’aluunaka maadzaa Yunfiquun, qulil ‘afw”. Pengampunan di sini adalah karunia dan segala sesuatu yang lebih dari yang dibutuhkan. Demikian juga, Rasulullah Saw., bersabda dalam kondisi perjalanan :”Man kaana ‘indahu fadlun zaada fal ya’id bihi ‘alaa Man laa zaada lah”( Diriwayatkan oleh Muslim dalam dua Sahih.). Juga Khalifah Umar bin al-Khattab, di tahun kelaparan itu, berkata : “Jika Aku tidak bisa menemukan apa yang bisa dilakukan orang-orang, selain memasuki orang-orang di setiap rumah dengan peralatan mereka dan kemudian Aku membagi mereka dengan setengah perut mereka sampai Tuhan datang dengan membawa kehidupan (yaitu, hujan), Maka aku lakukan, karena mereka tidak akan binasa dengan setengah perut mereka”.( Ibn Al-Jawzi, The History of Umar Ibn Al-Khattab, The Great Commercial Printing Press, hal 101 dan seterusnya.)
.
.
.
Pengajian Kitab السياسة الاقتصادية الاسلامية (Islamic Economic Policy) Bersama Pengasuh Pesantren Ekonomi Darul Uchwah Jakarta Dr. KH. Marsudi Syuhud.

Penulis: Affan Abdillah
#part 22

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *