PBNU AJAK MASYARAKAT AJUKAN UJI MATERI KE MAHMAKAH KONSTITUSI !!


hobindonesia.id Menyikapi perbedaan pandangan dalam Undang – Undang Cipta Kerja, kita hendaknya perlu memahami lebih dalam lagi tentang negara kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila yakni, negara yang berketuhanan yang Maha Esa, yang telah disepakati oleh segenap bangsa Indonesia.

Menurut pandangan sesepuh Nahdlatul Ulama menyebutnya sebagai “negara dengan kesepakatan bersama”. Maka dengan demikian, dalam melaksanakan pembuatan Undang – Undang harus memenuhi tiga rukun atau prinsip yang terdiri dari :

Satu, ketika membuat Undang – Undang atau aturan, yang di dalam bahasa Arab disebut dengan `qonun, itu hendaknya الجمع بين الثبات والتطور أو خاصة المذهب والنظام “bisa menggabungkan atau menyatukan antara hukum – hukum tetap yang sumbernya dari Allah SWT atau menggabungkan antara doktrin -doktrin yang khusus dalam sebuah sistem undang- undang”.

Kedua, dalam membuat UU itu hendaknya الجمع بين المصلحتين الخاصة والعامة أو خاصة التوفيق والموازنة بين المصالح المضاربة “menyatukan dua maslahah yakni, masalahah khusus yang untuk kepentingan individu warga negara Indonesia dan maslahah umum untuk kepentingan bersama, yang mana berperan penting adalah pemerintah”.

Ketiga، الجمع بين المصالح المادية والحاجات الروحية membuat UU hendaknya bisa menyatukan atau menggabungkan antara kepentingan kemaslahatan material atau spiritual.

Dan untuk mengaplikasikan tiga rukun diatas dalam berbangsa dan bernegara yang berdasarkan Pancasila, dengan membuat sebuah aturan / Undang – Undang yang sifatnya “terus berkembang” yang bisa berbeda suatu tempat, kondisi maupun zaman.

Baca Juga : Kemenag Cairkan Bantuan Untuk Pesantren

Sistem yang telah dibuat tersebut bisa diperbaharui dengan perubahannya zaman dan waktu.

Pada intinya untuk membuat sistem atau UU dalam negara Indonesia melalui proses وشاورهم في الأمر Musyawarah, itu bisa dilakukan sesuai dengan sila ke empat “Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan”. Artinya, rakyat Indonesia telah melakukan akad wakalah (mewakilkan pada DPR / MPR untuk mewakili rakyat memusyawarahkan sebuah Undang – Undang yang terus – menerus berkembang.

Disamping itu, tugas sebagai wakil rakyat adalah menerima mandat dari rakyat untuk memusyawarahkan kepentingan rakyat yang sifatnya untuk kepentingan khoshoh (individu – individu) dan kepentingan `ammah (bersama).

Dalam pembahasan Undang – Undang Cipta Kerja yang mencakup 76 UU yang dibahas dalam kasus Omnibus Law saat ini. Sesungguhnya Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) telah menyatakan sikapnya yang intinya mengkritisi beberapa hal.

Dengan begitu, untuk kepentingan mengatasi Pro Kontra dan permasalahan yang timbul dalam masyarakat, maka PBNU dalam point ke delapan menyatakan sikapnya akan terus mencari keadilan dengan menempuh jalur konstitusional dengan mengajukan uji materi ke Mahkamah Konstitusi (MA) dengan harapan menemukan jalan التوفيق rekonsiliasi dan keseimbangan antara kemaslahatan yang masih kontradiktif.

Demikian tersebut sesungguhnya, sebagaimana anjuran Presiden Republik Indonesia untuk diajukan ke MA jika masih ada sesuatu yang masih diharapkan belum sesuai dengan harapan masyarakat saat ini.

Maka dari itu, harapan saya sebagai pribadi dan masyarakat “mari kita salurkan aspirasi kritis kita dengan tetap berjuang melalui jalur konstitusi, kita bawa ke Mahkamah Konstitusi dengan cara yang bermartabat”.

Bagi segenap warga negara dan anggota Nahdlatul Ulama, untuk tetap menjaga ketertiban, kedamaian dan jangan sampai terpancing pada pihak – pihak yang mengajak kita untuk melakukan hal-hal yang inskonstitusional.

Jaga ketertiban, hindari perpecahan dan konsisten menjaga kesepakatan konsensus bersama dalam berbangsa dan bernegara.

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *